Medan, MISTAR.ID

Upaya banding terdakwa Tagor Simangunsong, mantan Bendahara SMK Pembaharuan Porsea, dalam kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2019–2021, gagal. Pengadilan Tinggi (PT) Medan tetap menghukum 3 tahun penjara.

Hukuman tersebut menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan No. 80/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn tanggal 30 Desember 2024 lalu.

Majelis hakim PT Medan yang diketuai Elyta Ras Ginting menyatakan, Tagor telah terbukti bersalah melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277 juta sebagaimana dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Adapun dakwaan subsider JPU yang dimaksud tersebut, yakni Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Medan No. 80/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn tanggal 30 Desember 2025 yang dimintakan banding tersebut," ucap Elyta dalam putusan banding No. 7/PID.SUS-TPK/2025/PT MDN yang dilihat Mistar, Senin (3/3/2025).

PT Medan juga menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Selain menguatkan hukuman penjara, PT Medan juga tetap menghukum Tagor untuk membayar denda sebesar Rp50 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti atau subsider 2 bulan kurungan.

Tak hanya itu, hukuman uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara yang telah dinikmati Tagor sebesar Rp41 juta juga tetap melekat atas diri Tagor.

Dengan ketentuan apabila UP tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi UP tersebut.

Namun, dalam hal apabila Tagor tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk menutupi UP tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. (deddy/hm17)